MODAL BANK

Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (net worth), yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (liabilities).[1] Secara bahasa (arab) modal atau harta disebut al-amal (mufrad-tunggal), atau al-amwal (jama’-jamak). Secara harfiah, al-maal (harta) adalah segala sesuatu yang engkau punya. Adapun dalam istilah syar’i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara’ (hukum islam), seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah (pemberian).[2]

Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam Al-Qur’an[3]:

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذالك متاع الحيوة الدنيا والله عنده حسن الماب.

  

Pada ayat di atas, kata ”zuyyina” menunjukkan kepentingan modal dalam kehidupan manusia.[4] Dan jika dikaitkan dengan faktor permodalan maka, perhiasan yang dimaksud dalam ayat tersebut digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong bagi pelaku bisnis untuk terus mengembangkan modalnya. Misalnya, dalam kaitan pengguna jasa keuangan adalah islam menempuh cara bagi hasil dengan prinsip untung dibagi dan rugi ditanggung bersama. Maka dengan sistem yang demikian, modal dan bisnis akan terus terselamatkan tanpa merugikan pihak manapun.[5]

Modal dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap, sebagai berikut[6]:

Modal inti (tier 1) terdiri dari :

1.      Modal Setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Bagi bank milik koperasi, modal setor terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.

2.      Agio Saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.

3.      Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang dicatat dengan harga (apabila saham tesebut dijual).

4.      Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.

5.      Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.

6.      Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang diperoleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.

7.      Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS; jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesarkan 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti.

8.      Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan. Laba ini diperhitungkan hanya 50% sebagai modal inti. Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal ini.

9.      Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

Bila dalam pembukuan bank terdapat goodwill, maka jumlah modal inti harus dikurangkan dengan nilai goodwill tersebut.

Bank syariah dapat mengikuti sepenuhnya pengkategorian unsur-unsur tersebut di atas sebagai modal inti, karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Modal pelengkap (tier 2)

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba-laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa:

1.      Cadangan revaluasi aktiva tetap.

2.      Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan.

3.      Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri:

1)      Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.

2)      Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI.

3)      Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank.

4)      Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi.

4.      Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat berikut:

1)      Ada pinjaman tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank.

2)      Mendapat persetujuan dari BI.

3)      Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan.

4)      Minimal berjangka waktu 5 tahun.

5)      Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI.

6)      Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal).

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti.

Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal, karena sebagaimana diuraikan diatas, pinjaman harus tunduk pada prinsip qard dan qard tidak boleh diberikan syarat-syarat seperti ciri-ciri di atas atau syarat-syarat yang diharuskan dalam ketentuan tersebut.

---

[1] Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2002), hlm.157

[2] Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 37

[3] Al-`Imrān (3) : 14

[4] Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1 (Jakarta: PT. Dana Bakti Waqaf, 2005), hlm.286

[5] Mutiatul Faizah, “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2006-2008 dengan Menggunakan Metode CAMELS, Skripsi, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, hlm.28-29.

[6] Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2002), hlm.163-165